Pastikan Tak Impor Beras, Mentan: Rakyat Tanam Padi, Gila Apa?

KULONPROGO, iNews.id - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pemerintah tidak mengimpor beras, meski harga jual beras di luar negeri lebih murah. Kebijakan ini untuk melindungi petani. 

“Indonesia sudah tiga tahun tidak impor. Orang gila apa rakyat tanam kok impor,” kata Mentan saat mengunjungi Gapoktan Panca Manunggal di Sogan, Wates, Kulonprogo, Jumat (9/11/2022). 

Baca Juga

Kunjungi Gapoktan Panca Manunggal, Mentan: Produksi Padi 2022 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah tegas melarang impor beras. Anggaran yang ada lebih baik dipakai untuk membeli dan menyerap beras petani yang dilakukan oleh Bulog (Badan Urusan Logistik). Petani juga bekerja cukup keras untuk meningkatkan produksi pertanian. 

“Memang di luar harganya lebih murah, tetapi rakyat mau dapat apa,” ujarnya. 

Baca Juga

Nekat, Pencuri Bawa Kabur Mesin ATM Berisi Uang di Jalan Bantul

Masyarakat harus bersyukur, karena kebutuhan makan masih tersedia hingga tiga tahun ke depan. Padahal di sejumlah negara mulai muncul krisis pangan karena kondisi alam yang tidak bersahabat. Namun di Jawa Tengah dan DIY, produksi beras masih tinggi.  

“Produksi pertanian masih melimpah, tidak ada rakyat yang kelaparan,” ujarnya.

Baca Juga

Warga Kulonprogo Minta Perbaikan Jembatan Glagah Dipercepat, Ini Alasannya

Mentan juga mendukung sistem penyaluran bansos dengan skema penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Sebab bantuan tunai justru banyak dibelikan produk lain, di luar kebutuhan pangan. Sedangkan ketika bantuan berupa bahan pangan, akan mendukung serapan beras di tingkat petani.  
 
“Harga beras juga bagus Rp9.700 per kilogram, naik dikit masih bisa,” katanya. 

Pemerintah sebenarnya juga mendukung petani dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Hanya saja anggaran yang ada sangat terbatas sehingga pupuk menjadi mahal atau langka.

Untuk membantu petani, pemerintah juga menyalurkan kredit usaha rakyat dengan bunga 3 persen. Terbukti banyak petani yang mengakses dan 98 persen lancar.
 
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo, Aris Nugraha mengatakan,  kewenangan BPNT menjadi urusan Dinas Sosial. Di Kulonprg sudah dilaksanakan dua bulan dengan membelanjakan uang di sejumlah e-warong.  

“Ketika diwujudkan beras, serapanya bisa 500 ton, karena ada 50.000 KPM (kelompok penerima manfaat). mereka dapat 10 kilogram per bulan,” ujarnya. 

Editor: Kuntadi Kuntadi