Pemkab Gunungkidul Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 13 Persen pada 2024

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 13 persen pada 2024. Mereka menyiapkan berbagai program untuk menurunkan kemiskinan.

“Sesuai data BPS angka kemiskinan di 2022 15,89 persen dan kami targetkan pada 2024 turun menjadi 13 persen,” kata Bupati Gunungkidul Sunaryanta, Senin (20/3/2023).
 
Bupati mengaku optimistis target ini akan tercapai dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. 

Baca Juga

Pelayat Berdatangan di Rumah Korban Mutilasi, Begini Penjelasan Lurah

Bupati mengakui untuk menurunkan angka kemiskinan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras dengan melibatkan seluruh pihak baik dari pemerintah, swasta maupun BUMN/BUMD. 

“Dari 2021 ke 2022 angka kemiskinan bisa turun 2 persen dari 17,69 persen menjadi 15,86 persen,” ujarnya.

Baca Juga

Jasad Korban Mutilasi Sleman Tiba di Rumah Duka, Keluarganya Sangat Berduka

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Ajie Saksono mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di tujuh kapanewon/kecamatan, yakni di Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

Setidaknya ada delapan indikator untuk menetapkan wilayah sebagai kantong kemiskinan. Mulai dari jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai Indeks Desa Membangun (IDM), kalurahan rawan pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH). Selain itu juga jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak serta tidak mempunyai akses listrik. 

Baca Juga

Tetangga Sebut Korban Mutilasi di Sleman Dikenal Tertutup

“Kami fokuskan di tujuh kapanewon dengan melibatkan seluruh OPD,” ujarnya. 
 
Beberapa program bansos terus dilakukan dengan menyasar  lansia, pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat, stimulan rumah tidak layak huni. Selain itu, juga ada pemenuhan gizi berbasis panganan lokal, sosialisasi generasi berencana hingga penyediaan akses air bersih ke masyarakat. 

Editor: Kuntadi Kuntadi