Pemkab Kulonprogo Didesak Berani Tindak Penambangan Ilegal di Lendah

Antara ยท Selasa, 01 Juni 2021 - 11:11:00 WIB
Pemkab Kulonprogo Didesak Berani Tindak Penambangan Ilegal di Lendah
Komisi III DPRD Kulonprogo melakukan inpeksi mendadak ke lokasi tambang ilegal di belakang Balai Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah. (Foto : Antara)

KULONPROGO, iNews,id - Komisi III DPRD Kabupaten Kulonprogo mendesak pemerintah setempat berani menertibkan penambangan pasir ilegal sepanjang Sungai Progo. Penambangan ilegal ini berpotensi merusak lingkungan.

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo, Wisnu Prasetya mengatakan Komisi III DPRD Kulonprogo banyak mendapatkan aduan masyarakat adanya penambangan ilegal di belakang Balai Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah yang merusak lingkungan.

"Kami minta Pemkab Kulonprogo berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY untuk menertibkan tambang ilegal di Desa Ngentakrejo," tutur Wisnu di Kulonprogo Selasa (1/6/2021).

Wisnu juga mengatakan pada Senin (31/5), Komisi III DPRD Kulonprogo juga melakukan inspeksi mendadak di lokasi tambang. Ada enam anggota yang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi, dan menemukan fakta, bahwa tambang pasir di belakang Balai Desa Ngentakrejo ilegal dan merusak lingkungan. Komisi III juga menemukan mesin alat sedot industri dan lebih dari lima alat berat untuk mengeruk lokasi tambang.

Menurut laporan, tambang ini sudah berjalan cukup lama, namun tidak ada tindakan Pemkab Kulonprogo untuk melaporkan ke provinsi bahwa adanya penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Kewenangan pemberian izin penerbitan izin penambangan adalah pemerintah pusat, dengan rekomendasi dari kabupaten dan provinsi. Kalau UKL/UPL tidak layak, pemkab harus tegas dan tidak menerbitkan rekomendasi.

"Kami Komisi III DPRD Kulonprogo secara khusus, dan anggota DPRD Kulonprogo secara umum tidak ada yang terlibat dalam penambangan ilegal ini atau melindungi kegiatan ini," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo lainnya, Muji Harsa meminta Pemkab Kulonprogo lebih serius dalam pemberian rekomendasi penambangan supaya tidak merusak lingkungan. Penambangan rakyat harus memperhatikan aturan yang berlalu, namun temuan di lapangan saat Komisi III melakukan sidak jauh dari kata penambangan rakyat, melainkan eksploitasi yang merusak lingkungan karena menggunakan alat berat dan alat sedot industri.

"Kami minta Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hati-hati dalam menerbitkan surat rekomendasi izin penambangan. DLH harus meninjau ke lapangan atas dampak yang ditimbulkan," ucapnya.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2