Pemkab Sleman Dukung Penutupan Tambang Ilegal di Lereng Merapi

SLEMAN, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mendukung penutupan penambangan ilegal di Sungai Kuning dan sungai-sungai lain di lereng Gunung Merapi. Selain melanggar aturan, penambangan ini juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.  

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, sesuai dengan aturan pengambilan tambang mineral bukan logam harus ada izin. Lokasi dan kawasan penambangan juga ada zonasinya, mana yang boleh diambil dan tidak. Aturan ini juga berlaku untuk pengambilan pasir di sungai harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. 

Baca Juga

Serbuan Vaksinasi TNI AL-MNC Peduli, Bantu Masyarakat Dapatkan Vaksin Covid-19

“Karena itu untuk penambangan ilegal tidak diperbolehkan dan harus dihentikan,” kata Harda, Selasa (14/9/2021).

Sekda mengatakan, Pemkab Sleman tidak memiliki kewenangan dalam penertiban penambangan. Izin penambangan ada di tingkat pemda DIY dengan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan pusat.  

Baca Juga

Sultan HB X Sebut Tambang Pasir Ilegal Merapi Rusak Lingkungan

“Kabupaten hanya ikut mengawasi, jika ada pelanggaran akan mengirimkan surat ke Pemda DIY,” katanya.

Harda mengatakan, penambangan di Sungai Kuning dipastikan illegal dan tidak mengantongi izin. Izin yang ada sudah habis dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihaknya sudah melaporkan ke Gubernur sebelum dilakukan penutupan.  
  
“Warga harus memahani dan mengerti masalah ini, khususnya pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam harus ada izinnya. Kalua tidak memiliki izin jangan menambang,” katanya. 

Baca Juga

Sleman Tingkatkan Produksi Ikan dengan Sistem Mina Padi

Sebelumnya Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan menutup 14 titik lokasi penambangan pasir ilegal di lereng Gunung Merapi.  Penutupan dilakukan karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memiliki izin.

Editor: Kuntadi Kuntadi