Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Bupati Gunungkidul Dorong ASN Lakukan Transformasi Digital 

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Bupati Gunungkidul Sunaryanta mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul melakukan transformasi digital. Sektor digital menjadi salah satu penyumbang percepatan pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul.

"Sudah saatnya melakukan transformasi digital serta implementasi elektronisasi transaksi pemerintah daerah,” kata Sunaryanta dalam forum High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah (TP2DD), Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

Terkendala Cuaca Ekstrem, Nelayan Gunungkidul Paceklik Ikan

Sunaryanta meminta seluruh perangkat daerah dan ASN mampu berinovasi. Pemerintah tidak akan tutup mata dan memberikan penghargaan kepada ASN yang mampu bertransformasi, mengembangkan diri dan membuat terobosan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan. 

Untuk itulah perangkat daerah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Karena ke depan teknologi sangat dibutuhkan dalam berbagai lini layanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Nama Kepala Kemenag Kulonprogo Dicatut untuk Menipu, Modus Tawarkan Bantuan Rumah Ibadah

“Salurkan ide kreatif terkait dengan digitalisasi sistem pemerintah. Kalau ada yang berprestasi, saya akan beri penghargaan. Ini komitmen saya,” kata bupati.

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rahmat mengatakan, mereka telah satu komitmen dengan Pemkab Gunungkidul, DPRD dan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam implementasi P2DD. Mulai dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara nontunai, aktivasi mobile banking dalam rangka pelaksanaan transaksi nontunai berbasis digital. 

Baca Juga

Kisah Sukses Sumariyanti, Perajin Kulit di Gunungkidul Beromzet Puluhan Juta

“Kami juga melakukan edukasi dan literasi bersama terkait transaksi nontunai,” katanya.

Bank BPD DIY juga berkomitmen mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Mereka akan menyediakan sarana dan prasarana mendukung digitalisasi daerah.

“ASN menjadi garda terdepan dalam memulai transaksi digital. Semoga BPD DIY bisa mengawal transaksi digital lebih sukses lagi,” ujarnya.

Rahmat mengatakan, transaksi nontunai dalam waktu 3-4 tahun kedepan juga akan menyasar sampai ke penyaluran bantuan sosial. Untuk itulah, pemerintah daerah harus mempersiapkan sejak dini. 

“ASN go digital. Kami harap 1-2 bulan transaksi digital meningkat karena secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi,” ujar Rahmat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hasto Hutomo mengatakan, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah.

“Salah satunya mampu meningkatkan PAD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dimasa krisis berdasarkan IETPD,”  katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi