Polemik Pengadaan Seragam SMAN 1 Wates Berujung Laporan ke Polda DIY

YOGYAKARTA, iNews.id - Pengadaan seragam sekolah di DIY banyak mendapat sorotan. Kali ini terjadi di SMA Negeri 1 Wates, yang mengakibatkan salah satu wali siswa yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) komplain dan merasa diintimidasi. 

Tidak terima dengan perilaku itu, ASN bernama Agung Purnomo melaporkan masalah ini ke Polda DIY. Dia mengaku mendapatkan intimidasi oleh oknum Satpol PP Kulonprogo dan pihak sekolah usai mengkritik pengadaan seragam sekolah. 

Baca Juga

Banyak Event, Dispar Sebut Oktober Jadi Bulan Kreatifnya Sleman

Agung mengatakan peristiwa yang dialami berawal, saat dia mempertanyakan kualitas seragam sekolah. Seragam milik anaknya yang didapat dari sekolah sudah robek, padahal seragam tersebut masih baru.

"Saya sudah membayar cukup mahal dan sepertinya tak sebanding dengan kualitas yang diberikan. Kenapa cuma mendapat bahan semacam ini? Hanya itu pertanyaan saya," kata Agung di LBH Yogyakarta, Senin (3/10/2022). 

Baca Juga

Fakta Keraton Yogyakarta, Tempat Tinggal Raja hingga Misteri Jalan Malioboro

Setelah itu, ia justru mendapat panggilan dari Satpol PP untuk datang. Awalnya dia berpikir jika pemanggilan tersebut berkaitan dengan pekerjaan dia yang merupakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).  

"Saya datang. Di dalam udah ada Kasat (Pol PP). Kemudian datang Kepala Sekolah SMAN 1 Wates bersama Waka Sarpras dan Waka Kesiswaan. Beberapa saat kemudian hadir juga Komite sekolah dan Perwakilan POT (Paguyuban Orang Tua)," katanya.

Baca Juga

Pemkab Kulonprogo Uji Coba Bus Sekolah untuk Tekan Kasus Kecelakaan

Dalam pertemuan ini, Agung mengaku dicecar pertanyaan apa motivasi dan motif menanyakan pengadaan seragam di sekolah ini. Kemudian intimidasi berlanjut, ketika Agung ditanya apakah sudah melaporkan kasus ini ke pihak lain.

Beberapa saat kemudian tensi di ruangan makin memanas. Beruntung salah satu komite SMAN 1 Wates yang ada di sana berhasil menenangkan situasi.

"Pada saat itu saya sudah sangat ketakutan. Saya hanya bisa terdiam," kata dia.

Kepala Sekolah SMAN 1 Wates, Aris Suwasana mengatakan, pengadaan seragam menjadi kewenangan POT dan orang tua wali. Pengadaan seragam sudah berpedoman Permendikbud No 45 tahun 2014 khususnya Bab 4 Pasal 4 dimana pengadaan seragam itu diusahakan wali peserta didik, tidak boleh dikaitkan dengan PPBD atau kenaikan kelas, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

Aris juga membantah adanya penyekapan dan intimidasi. Pertemuan itu hanya mediasi dan tidak ada penyekapan ataupun intimidasi. Yang ada hanya diskusi untuk menyelesaikan permasalahan. 

"Sepemahaman saya tidak ada pemaksaan, diskusi berjalan dan hingga akhirnya pak AP pamit untuk menjenguk saudara di rumah sakit dan dipersilahkan," ujarnya.

Setelah dilaporkan, pihak sekolah juga siap untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang dilaporkan. Pastinya untuk seragam yang menentukan adalah POT atas kesepakatan seluruh orang tua wali murid. 

"Kami siap berdiskusi dan yang paling utama kami ingin menyelamatkan aset SMA N 1 Wates, yang tidak lain adalah peserta didik," katanya.

Sejak awal sekolah menyerahkan ke POT dalam pengadan seragam. Mereka juga tidak diwajibkan membeli lewat POT, bisa sendiri atau menggunakan seragam milik kakaknya yang sudah lulus.  

Hal senada juga disampaikan, pengurus POT SMA Negeri 1 Wates Nurhadiyanto. Menurutnya tidak ada penyekapan dan intimidasi. Komplain baru muncul pada 19 Agustus 2022, setelah ada salah satu siswa yang celananya terkena knalpot. Wali menilai bahan yang dipilihkan oleh POT mudah rusak. 

“Wali itu sudah diantar ke toko dan pihak toko menggaransi satu tahun,” katanya.  

Komplain muncul lagi tanggal 23 September 2022, Ketua POT kembali didatangi lima orang tua siswa yang mengaku kecewa dengan pengadaan seragam. POT kembali menawarkan diri jika ada yang kecewa atau kurang puas dengan kualitas seragam bisa melakukan komplain ke toko. 

“Tetapi kali ini, satu dari lima orang tua wali siswa angkat bicara sebagai penyidik (PPNS) dan memiliki bukti-bukti," ujar dia.

Tuduhan kemudian dilayangkan ke POT yang dengan sengaja telah merancang pengadaan seragam untuk menikmati selisih harga. Padahal pengadaan seragam tersebut juga sudah melalui kesepakatan seluruh orang tua siswa. Termasuk juga toko penyedia seragam yang menjadi langganan SMAN 1 Wates. 

"Toko itu dinilai memiliki reputasi yang baik dan bisa dipercaya oleh POT. Selama ini menjadi jujugan sekolah-sekolah di DIY dan Jawa Tengah. Itu menjadi salah satu dasar kami (POT) memutuskan untuk belanja bahan seragam disana," ucapnya.

Editor: Kuntadi Kuntadi