Prof Fathul Wahid Resmi Jadi Rektor UII 2022-2026

SLEMAN, iNews.id- Prof Fathul Wahid resmi menjadi rektor Universitas Islam  Indonesia (UII) Yogyakarta periode 2022-2026. Guru besar bidang Ilmu Sisem Informatika itu telah dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Suwarsono Muhammad, Kamis (2/6/2022).

Prof Fathul Wahid menjabat rektor untuk periode yang kedua. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.

Baca Juga

MenpanRB Kecewa Banyak PNS Mundur Lantaran Gajinya Kecil

Prof Fathul Wahid sebagai rektor UII selanjutnya melantik dan mengambil sumpah empat Wakil Rektor UII, yaitu Jaka Nugraha sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset; Zaenal Arifin Wakil  Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir. Kemudian Rohidin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan  Alumni serta Wiryono Raharjo sebagai Wakil Rektor  IV, Bidang Networking dan Kewirausahaan. 

Dari empat wakil rektor itu, hanya Jaka Nugraha yang baru, sebelumnya jabatan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset diemban oleh Imam Djati Widodo.

Baca Juga

Sebelum Ditangkap KPK, Haryadi Suyuti Pergi dari Rumah Pribadi sejak Pagi

Prof Fathul Wahid dalam pidatanya menyampaikan berbagi perspektif tentang pengelolaan perguruan tinggi. 

Menurutnya saat ini banyak praktik pendidikan tinggi di Indonesia dan belahan dunia lain, yang terjebak pada pijakan neolibelarisme. Indikasinya korporatisasi perguruan tinggi dengan segala turunannya. Sebagai contoh, perguruan tinggi hanya dianggap sebagai penghasil lulusan. 

Baca Juga

Polsek Minggir Sleman Bebaskan Pencuri Sepeda Motor, Ini Alasannya

“Lulusan ini dianggap sebagai bagian dari mesin produksi dan bukan manusia yang dimuliakan semua potensi kemanusiaannya. Akibatnya, materi menjadi ukuran dominan,” katanya.

Fathul melanjutkan, di dalam perguruan tinggi yang sarat neoliberalisme, relasinya menjadi terlalu hirarkis dan birokratis. Pemimpin perguruan tinggi seakan menjadi bos besar. Akibatnya, ruang diskusi yang demokratis tidak mendapatkan tempat.

Editor: Ainun Najib