Provinsi DIY Termiskin di Jawa, Begini Respon Bappeda

YOGYAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Jumlah warga miskin mencapai 463.630 jiwa atau 11,494 persen. 

Tingkat kemiskinan DIY awal tahun ini lebih tinggi dibanding periode Maret 2022 dengan jumlah warga miskin 457.760 jiwa. Sedangkan di Jawa Tengah prosentase penduduk miskin 10,98 persen pada bulan September 2022. 

Baca Juga

Bersihkan Pelepah Kelapa, Kakek di Kulonprogo Jatuh dari Pohon Setinggi 6 Meter

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono mengatakan, kemiskinan di DIY secara quarter per quarter mengalami kenaikan. Tetapi jika bicara year to year maka terjadi penurunan.

"Mohon jangan dibaca sesempit itu. Karena proses perjalanan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memang bicara quarter to quarter atau akumulasi ke akumulasi. Kemarin dirilis adalah dari 3 bulan terakhir naik," kata Beny, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga

Butuh Biaya Istri Melahirkan, Pria Kulonprogo Bobol Brankas Uang di Malioboro Mal

Beny meminta masyarakat bisa membaca angka-angka yang lain walaupun sering kontradisiksi atau anomali. Beberapa variabel ini di antaranya usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah dan indeks kesejahteraan.

Di sisi lain,  indeks pembangunan manusia (IPM) di DiY mengalami kenaikan. Dari tiga indikator di antaranya pendapatan atau pengeluaran penduduk, kesehatan dengan usia harapan hidup tertinggi di Indonesia. 

Baca Juga

Transformasi Digital Jadi Syarat Wajib Perusahaan Hadapi Persaingan Usaha

"Kemudian indeks kebahagiaaan DIY itu tertinggi," kata dia.

Kabupaten Kulonprogo usia harapan hidup paling tinggi di Indonesia dan se-DIY yaitu 75 tahun dengan angka kemiskinan 18 persen. Angka harapan sekolah mencapai 15,1 tahun atau penduduk DIY sudah minimal mencapai D3, atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Angka-angka tersebut menjadi anomali dengan angka kemiskinan di DIY yang dikatakan tertinggi di Jawa. Angka anomali ini muncul karena ada hal yang berbeda dan tidak dilakukan oleh daerah lain.

"Masyarakat DIY itu tidak suka berbelanja lebih. Mereka lebih suka berinvestasi dalam bentuk tanah ataupun ternak. Dan itu tidak ditemukan di daerah lain," kata dia.

Meski begiu, Pemda DIY saat ini menyiapkan seperangkat program untuk menangani kemiskinan esktrim. Dalam waktu dekat akan diluncurkan perlindungan dan jaminan sosial atas selisih angka kemiskinan tersebut.

Bupati dan wali kota juga diminta memvalidasi angka kemiskinan tersebut. Nantinya akan diusulkan ke Gubernur kenudian diteruskan ke pusat untuk ada langkah penanganan berkaitan dengan kemiskinan tersebut.

Editor: Kuntadi Kuntadi