Rektor UII: MK Seharusnya Tolak Permohonan Pengubahan Sisitem Pemilu dari Terbuka ke Tertutup

YOGYAKARTA, iNews.id-Desakan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan sistem pemilu terbuka terus bermunculan. Kali ini datang dari kalangan akademisi.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan sistem pemilu terbuka dan  menolak Perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 yang memohon sistem pemilu menjadi tertutup.

Baca Juga

Sidang Perdana Korupsi Stadion Sultan Agung, JCW Pesimis Nama-Nama Tersangka Lain Muncul

"Sebagai pengawal demokrasi (the guardians of democracy), MK sudah selayaknya dan seharusnya menolak permohonan pengubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup," ujar Fathul dalam keterangan tertulis di Yogyakarta dikutip Rabu (14/6/2023).

Prof Fathul Wahid menyebut sikap itu selaras dan konsisten dengan Putusan MK Nomor 22/PUU/IV/2008. "Dalam putusan MK Nomor itu menegaskan bahwa dasar penetapan calon terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan, bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan hanya di internal parpol," ujarnya.

Baca Juga

Tipu Calon Pekerja Migran, Perempuan Kebumen Dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurutnya sistem pemilu terbuka memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemeliharaan iklim demokrasi terus lestari dan berjalan dengan baik di Indonesia. "Karena akan menjamin bahwa calon wakil rakyat yang terpilih adalah benar-benar pilihan rakyat dan bukan hanya pilihan parpol," ujarnya.

Sistem pemilu terbuka, kata dia, akan memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Menurut Fathul Wahid partisipasi dan kontrol publik tersebut,berangkat dari hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya yang merupakan ciri pelaksanaan sistem demokrasi.

Baca Juga

Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Berpotensi Terjadi di Laut Selatan Jogja

"MK juga harus mengantisipasi dan memperhatikan dampak besar terhadap perubahan sistem pemilu terbuka menjadi tertutup karena seluruh proses yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 diselenggarakan dengan rujukan sistem pemilu terbuka," ujarnya. 

Oleh sebab itu , Rektor UII bersama Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII (HTN FH UII), dan Pusat Studi Hukum KonsFtusi FH UII (PSHK FH UII) mendesak MK untuk menolak Perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 dan tetap mempertahankan sistem pemilu terbuka.

"Kami juga mendukung KPU untuk tetap fokus menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 agar tercipta pemilu yang berintegritas. Meminta parpol untuk melakukan pendidikan dan pembinaan kepada kadernya agar dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan berkualitas," ujarnya. 

Editor: Ainun Najib