Tak Dapat Bansos, 2 Warga Kulonprogo Surati Presiden Jokowi

KULONPROGO, iNews.id - Dua warga Kulonprogo berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta bantuan sosial (bansos). Selama pandemi Covid-19 mereka merasa belum menerima bantuan dari pemerintah. 

Surat ini dibuat tertanggal 4 April 2022 silam yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Bupati Kulonprogo dan Lurah Sentolo. Kedua warga RT 1 RW 1 Padukuhan Malangan, Kalurahan Sentolo tersebut, Suharto Adi Prayitno yang berprofesi sebagai petani dan Aris Sulistya bekerja sebagai buruh harian lepas. 

Baca Juga

Tragis, Nenek Asal Yogyakarta Ditemukan Tewas Tenggelam di Kali Ngelo

Keduanya berstatus bapak dan anak yang tinggal satu rumah namun sudah berpisah kartu keluarganya. Dalam suratnya mereka mengatakan belum mendapatkan bantuan sosial, baik berupa PKH, dan bansos lain bersumber APBN, APBD maupun dari desa.

“Tadi malam kami dapat informasi itu dari kementerian dan tadi pagi perwakilan Kemensos sudah mengecek,” kata Kepala Dinas Sosial Permberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo Y Irianto, Jumat (5/8/2022). 

Baca Juga

Geger, Warga Kulonprogo Ditemukan Mendadak Meninggal

Pengecekan ini dilakukan perwakilan Dirjend Lansia didampingi Balai Antasena Magelang yang berwenang dalam penyaluran bansos di area Kulonprogo bersama dari kabupaten hingga kalurahan. Mereka sudah diantar ke Sentolo untuk melakukan assesement secara langsung. 

“Bagi saya ini tidak masalah. Sebetulnya dalam aplikasi Kemensos ada namanya usul dan sanggah yang dimunculkan Agustus 2021. Siapapun boleh usul atau menyanggah jika ada tetangga yang menerima namun dipandung kaya,” katanya.
 
Setiap usulan yang masuk di aplikasi akan ditampung Kemensos dan disampaikan ke kabupaten. Nantinya akan dilakukan assesment dan ketika memang layak pasti akan mendapatkan bantuan.

Baca Juga

Unik, Perajin Batik Kulonprogo Ciptakan Motif Nasional Bergambar Garuda Pancasila

Kedua warga ini, katanya memang belum menerima bantuan. Semestinya jika ada warga yang kondisinya miskin dan belum mendapat bantuan bisa diusulkan oleh padukuhan atau kalurahan melalui musyawarah kalurahan.

“Mungkin ini lepas dari pengamatan,” katanya. 

Dalam penyaluran bansos di masyarakat, dinas akan bersifat netral. Dinas akan berkoordinasi dengan dukuh atau lurah untuk mensikapi hal ini.  

“Dari dinas yang mendampingi belum kembali saya belum dapat laporan,” katanya. 

Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Sudiyanto mengatakan, Kemensos sudah datang untuk melakukan cek dan ricek di lokasi. Keduanya tinggal serumah namun sudah berbeda KK. 

Surat tersebut sebenarnya dikirimkan pada 4 April silam dan baru direspon pada bulan ini. Awalnya, Suharto Adi ini bertemu dengan tokoh masyarakat setempat dan ditanya apakah sudah menerima bansos atau belum. Saat itulah Suharto mengaku belum mendapat bantuan dan dipinjam KTP dan KK untuk dibuatkan surat kepada Presiden dan Mensos.

“Respon Mensos ini sekarang kan cepat sehingga langsung ditanggapi dan diminta untuk klarifikasi ke lokasi,” katanya.

Sudiyanto mengatakan, Suharto sebenarnya sudah mendapatkan KIS (kartu Indonesia Sehat) dan mendapatkan bansos dari dana desa (DD) yang nilainya Rp300.000 per bulan. Bansos DD ini baru bergulir delapan kali sampai Agustus ini dan tahun ini bantuan masih berjalan. 

“Kalau Aris anaknya itu memang belum dapat bantuan, tetapi masih muda dan potensial. Dia juga bekerja dan kondisi ekonominya lebih baik karena ada warga yang lebih membutuhkan,” ujarnya. 

Editor: Kuntadi Kuntadi