Yuni Astuti Serukan Koti Mahatidana PP Lawan Klitih

YOGYAKARTA, iNews.id- Kasus kekerasan jalanan atau klitih kembali terjadi di Yogyakarta. Kasus klitih terbaru terjadi pada Selasa (7/2/2023) dinihari sekitar pukul 04.00 WIB di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta atau tepat di depan Istana Negara Gedung Agung dan sekitar 200-an meter dari Polresta Yogyakarta.

Menanggapi kasus tersebut, Komandan Koti Mahatidana Pemuda Pancasila (PP) DIY Yuni Astuti angkat bicara. Yuni Astuti menilai aksi klitih yang terjadi di Kawasan Titik Nol Kilometer itu mencoreng wajah Kota Yogyakarta yang merupakan Kota Wisata.

Ramalan Zodiak Hari Ini: Libra, Cancer dan Taurus soal Asmara sedang Tak Baik-Baik Saja

Yuni Astuti menyebut Kawasan Titik Nol Kilometer ini merupakan salah satu ikon tempat wisata di Kota Yogyakarta. Kawasan Titik Nol menjadi salah satu tempat favorit yang dikunjungi oleh wisatawan.

"Ini sudah tidak main-main lagi. Pelaku klitih ini berani beraksi di kawasan wisata yang jadi jantungnya Yogyakarta. Kawasan Titik Nol Kilometer ini jaraknya hanya kurang lebih 50 meter dari Istana Presiden. Tidak jauh juga lokasinya dari Keraton Yogyakarta," kata Yuni Astuti, Jumat (10/2/ 2023)

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Wilayah DIY Pagi Cerah dan Sore Berpotensi Hujan Lebat

Yuni Astuti mengatakan jika sudah waktunya pelaku klitih ini menjadi musuh bersama masyarakat Yogyakarta. Terlebih, saat ini sasaran dari klitih bukan lagi sesama anggota geng pelajar tapi sudah ke masyarakat umum.

"Klitih ini harus jadi musuh bersama. Mau sampai kapan kenyamanan dan keamanan masyarakat menjadi taruhannya. Ingat, Kota Yogyakarta itu jargonnya Berhati Nyaman," kata dia.

Korban Klitih di Titik Nol Kilometer Akhirnya Resmi Lapor ke Polisi

"Kalau sudah seperti ini apakah Kota Yogyakarta masih Berhati Nyaman?" ujar Yuni Astuti.

Yuni Astuti menilai penindakan hukum yang tegas serta terukur menjadi salah satu solusi utama dari masalah klitih. Jangan sampai, lanjut Yuni Astuti, ada kesan jika pelaku klitih bebas berkeliaran karena kurang tegasnya penanganan hukum.

Editor: Ainun Najib