Sementara itu, UMK kabupaten/kota berlaku bagi karyawan yang bekerja di perusahaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha juga harus membuat dan menerapkan struktur dan skala gaji di perusahaan sehingga gaji karyawan yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih diatur oleh struktur dan skala gaji.
Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan perusahaan. Selain itu, ada perbedaan perhitungan, kemarin inflasi nasional, sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi.
Dalam peraturan yang berlaku saat ini, Keputusan Gubernur tersebut memuat klausul tambahan yang menyatakan tidak bisa ditunda. Bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah UMK kabupaten/kota dan tidak boleh menunda pembayaran UMK kabupaten/kota tahun 2022.
Sebab jika dilakukan akan ada undang-undang tersendiri serta ada konsekuensinya apabila tidak dibayar. Sanksi dapat ditelaah lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan terkait. Tidak harus memasukkan (sanksi) yang ada, yang penting mengingatkan kepada pengusaha agar melihat peraturan yang ada. Baik bersifat administratif maupun yang melanggar peraturan yang telah diputuskan.
Nah, itulah UMK Jogja Tahun 2022 yang menjadi dasar penentu upah bagi para pekerja.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait