Cegah Pekerja Migran Jadi Korban TPPO, Pemkab Purworejo-BP2MI Sepakat Kerja Sama

PURWOREJO, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sepakat menjalin kerja sama dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Kerja sama ini diharapkan bisa mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang banyak dialami para pekerja migran. 

Penandatangan kerja sama ini dilakukan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (19/6/2023). 

Baca Juga

Anak di Bawah Umur Penjaja Seks Online Ini Sengaja Ajak Temannya ke Jogja untuk Buka Praktik

“Kerja sama ini untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia khususnya dari Purworejo,” kata Yuli. 

Melalui kerja sama ini, nantinya calon pekerja akan mendapatkan pembekalan dan pendidikan. Harapannya mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya, sehingga tidak terjadi lagi perlakuan buruk yang diterima pekerja migran Indonesia. 

Baca Juga

Polresta Yogyakarta Ungkap Kasus TPPO, 3 Tersangka Ditangkap Ada yang Berusia 14 Tahun

“Dengan pembekalan yang cukup, mudah-mudahan pekerja migran, khususnya asal Purworejo lebih siap untuk bekerja di luar negeri, tentunya dengan cara yang legal," kata Yuli.

Kepala Dinperintransnaker Purworejo, Hadi Pranoto mengatakan jumlah pencari kerja di Purworejo ada 2.048 orang. Sedangkan lowongan yang tersedia sebanyak 943.

Baca Juga

Polda DIY Gulung Jaringan Pengedar Narkoba Jogja-Medan, Kirim Ganja lewat Ekspedisi Seolah Mengirim Kaus

"Khusus penempatan kerja melalui mekanisme antar kerja antar negara atau AKAN, yang terdata ada 465 orang," katanya. 

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, selama tiga tahun, dirinya sudah menanganai 100.953 pekerja yang dideportasi dari timur tengah dan beberapa negara Asia. Sekitar 80 persen mereka adalah ibu-ibu. Sedangkan jumlah peti mati mencapai 2.210, ada 1-2 peti mati yang datang setiap harinya. 

“Kami telah menyelamatkan sekitar 8.000 pekerja yang hampir dijual keluar negeri,” katanya. 

Penanganan kemanusiaan pekerja migran Indonesia tidak bisa hanya dikerjakan sepihak oleh pusat dan daerah saja. Butuh dukungan dari semua stakeholder dan butuh proses yang panjang. 

Editor: Kuntadi Kuntadi