Kanwil Pajak DIY Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Pemalsuan SPT ke Kejaksaan

erfan erlin ยท Kamis, 22 September 2022 - 17:11:00 WIB
Kanwil Pajak DIY Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Pemalsuan SPT ke Kejaksaan
Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menyatakan berkas dua wajib pajak masing-masing HP dan PT PJM itu telah lengkap alias P21. (Foto : Dok Kanwil Pajak DIY)

YOGYAKARTA, iNews.id- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus laporan SPT tidak sesuai kenyataan ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menyatakan berkas dua wajib pajak masing-masing HP dan PT PJM itu telah lengkap alias P21.  

Plt Kepala Kanwil DJP DIY, Slamet Sutantyo mengatakan,  Kamis (22/9/2022) ini, Kanwil menyerahkan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY kepada Kejaksaan. 

Usai Kejati DIY telah menerbitkan Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dengan surat nomor B-2129/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka HP dan surat nomor B-2128/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka PT  PJM. 

"Berkas P21 tersebut telah dikeluarkan Kajari tanggal 13 September 2022 Lalu kita serahkan tersangka dan barang bukti ke mereka (kejaksaan)," kata dia, Kamis (22/9/2022).

Slamet mengatakan, HP dan PT PJM dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dalam masa pajak Januari sampai dengan September 2016.

Aksi tersebut mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp50,53 miliar. Sedangkan Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka PT PJM dalam masa pajak Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp46,8 miliar.

"Pengungkapan ini merupakan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum kami berkat penerapan forensic digital dalam pengumpulan data," ujarnya.

Pengenaan tersangka pada PT PJM  ini merupakan hasil penyidikan pidana pajak dengan tersangka korporasi yang pertama kali dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP di luar Kanwil DJP yang ada di Jakarta. Kedua tersangka yaitu HP dan PT PJM disangkakan dengan dua pasal sekaligus.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: