Mundur dari Ketua Parampara Praja, Mahfud MD: Saya Merasakan Keistimewaan

Kuntadi ยท Senin, 28 Oktober 2019 - 16:46:00 WIB
Mundur dari Ketua Parampara Praja, Mahfud MD: Saya Merasakan Keistimewaan
Menko Polhukam Mahfud MD mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Parampara Praja. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id – Menko Polhukam Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua maupun anggota Parampara Praja (Dewan Pertimbangan Gubernur DIY).

Keputusan itu diungkapkan Mahfud setelah menemui Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono (HB) X di Gedung Wilis kompleks Kepatihan.

Mahfud mengatakan, Paramparapraja ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Yakni, DIY dipimpin gubernur yang dijabat oleh Sultan dan memiliki satu Dewan Pertimbangan (paramparapraja). 

“Setelah menjdi menteri, saya menghadap (Sultan) untuk menyampaikan informasi dan mohon dinonaktifkan sampai masa jabatan saya (selesai),” kata Mahfud, Senin (28/10/2019).   

Selama tiga tahun menjabat ketua Parampara Praja, Mahfud merasakan adanya keistimewaan yang betul-betul istimewa di DIY. “Biasanya istimewa itu hanya sedikit, tapi di sini keistimewaannya banyak,” ucapnya.

Bahkan keanggotaan Parampara Praja juga melibatkan orang-orang di luar DIY, seperti dirinya yang berasal dari Madura dan ada beberapa lain juga dari luar Jawa.

“Saya ini orang Madura tapi menjadi anggota atau ketua Dewan Pertimbangan suatu provinsi suatu kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pusat budaya Jawa,” katanya.

Selama tiga tahun menjabat ketua Parampara Praja, Mahfud mengaku sudah banyak bekerja sama dan membantu Sri Sultan sebagai gubernur. Sultan, kata dia, demokratis dan bersahaja, serta tidak pernah memiliah-milah tempat.

“Beliau raja tetapi tidak ada jarak dengan rakyat. Tidak ada jarak psikologis yang membedakan antara apa pemimpin yang lebih tinggi dan pejabat struktural yang di bawahnya,” ujar Mahfud.

Dalam pertemuan dengan Sultan, Mahfud mengaku berterima kasih dan menyampaikan permohonan sekian lama jika tidak aktif lagi di lembaga tersebut. Biasanya ketika ada jadwal, dirinya pasti menyempatkan datang misalnya setiap hari Jumat. 

Jabatannya sebagai ketua Paramparapraja, saat ini tinggal 1,5 tahun. Namun Mahfud tidak mau mempermasalahkan. Bahkan tidak  ada aturan yang dilanggar.

Namun dirinya sudah memiliki kontrak dengan presiden, selama menjadi menteri tidak akan menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan yang bisa saling mengganggu waktu dan fungsi.

“Nonaktifkan tidak mengganggu, juga tidak terlalu penting istilah itu. Karena secara yuridis memang tidak ada penyebutan yang resmi harus apa untuk jabarkan ini,” katanya.

Editor : Kastolani Marzuki

Bagikan Artikel: