PPKM Mikro Darurat Akan Diterapkan Mulai 2 Juli, Begini Aturannya

JAKARTA, iNews.id - Mulai 2 Juli 2021 Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. PPKM Mikro Darurat ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. 

Dalam dokumen yang diterima SINDOnews, Nenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat. 

Baca Juga

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemda DIY Belum Berencana Usulkan PSBB

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Kementerian Marves, Jodi Mahardi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6/2021) malam.

Sejumlah pembatasan diberlakukan, terutama untuk operasional perkantoran, mall, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) juga akan diperketat. 

Baca Juga

Ngeri, Dalam Sehari Ada 642 Orang Positif Covid-19 di Bantul

Berikut daftar aturan PPKM Mikro Darurat yang akan diberlakukan pada 2 Juli 2021:

1. Restoran kegiatan makan/minum di tempat: 
- kapasitas pengunjung paling banyak 25 persen 
- jam operasional s/d pukul 17.00 waktu setempat
- Layanan pesan-antar/ dibawa pulang diizinkan dengan pembatasan jam
operasional s/d pukul 20.00 WIB
- Restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Baca Juga

Kekurangan Tenaga Kesehatan, Gunungkidul Butuh Relawan Medis

2. Pusat Perbelanjaan:
- kapasitas pengunjung paling banyak 25 persen
- wajib memberlakukan protokol kesehatan ketat bagi pengelola tenan dan pengunjung
- jam operasional s/d  pukul 17.00 waktu setempat

3. Perkantoran Pemerintah, BUMN,lembaga, dan swasta di pusat dan daerah pada wilayah zona merah:
- kapasitas pegawai atau karyawan yang bekerja atau beroperasi sebanyak 25 persen. 
- diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai atau karyawan sebanyak 75 persen selama periode PPKM Darurat.
- jam kerja atau operasional disesuaikan

4. Perkantoran Pemerintah, BUMN, lembaga dan swasta di pusat dan daerah pada wilayah bukan zona merah: 
- kapasitas pegawai atau karyawan yang bekerja atau beroperasi sebanyak 50 persen
- diberlakukan WFH bagi pegawai atau karyawan sebanyak 50 persen
- jam kerja atau operasional disesuaikan

Editor: Ainun Najib