Sanksi 5 Petugas Terduga Pelaku Kekerasan di Lapas Narkotika Diserahkan ke Pusat

Antara ยท Kamis, 25 November 2021 - 06:07:00 WIB
 Sanksi 5 Petugas Terduga Pelaku Kekerasan di Lapas Narkotika Diserahkan ke Pusat
Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta di Pakem, Sleman. (Foto : Antara)

YOGYAKARTA, iNews.id - Sanksi lima petugas lapas terduga pekaku penganiayaan diserahkan ke pusat. Kemenkumham DIY melimpahkan penanganan kasus dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta ke Kemenkumham RI. 

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkum HAM DIY Purwanto hasil investigasi sementara kasus dugaan kekerasan di lapas itu telah diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.

"Untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada di Inspektorat Jenderal (Kemenkumham RI)," kata Purwanto saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (24/11/2021).

Selama proses investigasi lima orang petugas Lapas Narkotika Yogyakarta telah diperiksa di Kanwil Kemenkumham DIY karena terindikasi terkait dengan kasus dugaan kekerasan itu.

Jabatan kelimanya yang terdiri atas Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) serta beberapa petugas regu pengamanan lapas dicopot sementara.

"Kebijakan Pak Kakanwil langsung memberhentikan sementara jabatan pegawai lima orang itu dan ditarik ke kantor wilayah selanjutnya dilaporkan ke inspektorat jenderal," ucap dia.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang nantinya dinyatakan bertanggung jawab atas kasus itu, kata Purwanto sepenuhnya diserahkan kepada Kemenkumham RI.

"Kantor wilayah tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi. Itu kewenangan pusat," ujarnya.

Tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, kata Purwanto saat ini masih berada di Yogyakarta untuk menghimpun data dan fakta secara lebih rinci dan komprehensif.

"Inspektorat tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat data dan fakta di lapangan. Jadi tim dari inspektorat pun saat ini masih di Yogyakarta," kata dia.

Hasil investigasi sementara serta pendalaman dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, katanya, juga bakal disinkronkan dengan temuan dari ORI dan Komnas HAM.

"Sebagai instansi yang menaungi itu tentunya rekomendasi ada di pimpinan, kantor wilayah tinggal melaksanakan," ucap Purwanto.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: