Anggota DPD Cholid Mahmud Sebut Sistem Hukum di Indonesia Sedang Sakit

YOGYAKARTA, iNews.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DIY, Cholid Mahmud mengatakan, Indonesia digariskan oleh pendiri bangsa sebagai negara hukum. Seluruh aspek kehidupan harus mendasarkan pada produk perundang-undangan yang berlaku. 

Hanya saja belakangan ini sistem hukum Indonesia kurang sehat dan kesadaran hukum pengendali dan penegak hukum sedang bermasalah. Budaya penegakan hukum telah bergerak ke zona bahagia. 

Baca Juga

Asal-Usul Sungai Gajah Wong, Cerita Rakyat Yogyakarta

“Jika sistem hukumnya sakit dan kesadaran hukum rendah, maka sudah dapat dipastikan budaya penegakkan hukumnya akan runtuh ke zona yang sangat memprihatinkan,” kata Cholid Mahmud pada Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Ruang Serbaguna, Gedung DPD RI DIY, Yogyakarta, Selasa  (20/9/2022). 

Bangsa Indonesia yang sudah berusia 77 tahun. Namun penegakan hukum sangat memprihatinkan. Budaya penegakkan hukum masih jauh dari harapan dan cita-cita pendiri bangsa.

Baca Juga

Warga Beberkan Fakta Mengejutkan Tabrakan Beruntun di Bantul

“Dalam kehidupan sehari-hari, masih menjamur kebiasaan main hakim sendiri dan budaya amuk massa. Di sisi lain, mafia-mafia hukum di lingkungan aparat penegak hukum semakin merajalela,” katanya.

Bahkan, belakangan di lingkungan kepolisian terbongkar proses rekayasa kasus, penghalangan penyidikan, penghilangan barang bukti dan kejahatan lainnya. Ironisnya mereka yang terlibat dari Divisi Propam yang sejatinya merupakan polisi bagi institusi kepolisian. 

Baca Juga

Identitas 11 Korban Kecelakaan Beruntun di Bantul

“Kasus Ferdy Sambo adalah bukti nyata keterpurukan budaya penegakan hukum yang sangat memprihatinkan segenap elemen bangsa saat ini,” tegasnya.

Cholid mengatakan, diskusi ini untuk membuka kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam membangun budaya penegakan hukum di NKRI ini, setiap warga negara berhak dan berkewajiban memiliki andil yang sama.

“Setiap warga negara, apalagi aparat penegak hukumnya harus memiliki kesadaran internal dalam dirinya untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan di semua aspek kehidupannya,” ujarnya. 

Nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi dasar karakter nasional bangsa Indonesia. Proses pembangunan budaya penegakkan hukum nasional perlu didahului dengan proses pembinaan karakter secara bertahap dan berkelanjutan.  

Guru Besar Hukum UGM Sudjito Atmoredjo mengatakan, pelanggar hukum di negeri ini seperti penguasa. Seperti dalam kasus Ferdy Sambo, membuat banyak berpikir untuk memberikan pendapat yang kritis.  

“Proses hukum Sambo masih berlangsung, tetapi ada perlawanan terus. Dia memang sudah dipecat, tapi anak buahnya, koleganya atau siapa pun yang termasuk di dalamnya itu kan selama ini sudah diuntungkan,”  katanya. 

Apa yang diberikan Sambo sebelum kasus terungkap tidak hanya di intitusi Polri saja, namun juga institusi lain.  

Editor: Kuntadi Kuntadi