Kasus Mafia Tanah di Sleman, Terdakwa Didakwa Rugikan Negara Rp2,9 Miliar

YOGYAKARTA, iNews.id- Sidang pertama pembacaan dakwaan kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) dengan terdakwa Robinson Saalino selaku Dirut PT Deztama Putri Santosa digelar pada Senin (12/06/2023). Robinson didakwa telah merugikan uang negara senilai Rp2,9 miliar.

Sidang yang digelar secara Hybrid di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim M Djauhar Setyadi. Adapun sidang ini memperkarakan TKD yang berada di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. 

Baca Juga

KONI DIY Apresiasi Diselenggarakannya POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta, Bisa Jadi Tempat Evaluasi Atlet

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut terdakwa Robinson mengubah site plan TKD seluas 5.000 meter persegi dari area singgah hijau menjadi pembangunan pondok wisata.

Sebelumnya, permohonan area singgah hijau telah disepakati Kepala Desa, BPD, pemerintah Kapanewon, kabupaten dan Dispetaru DIY. Pengajuan ini saat PT Deztama Putri Santosa masih dipegang oleh Denizar Rahman Pratama. Sedangkan perubahan site plan dilakukan ketika Robinson menjabat sebagai Dirut pada tahun 2017. 

Baca Juga

Satpol PP DIY Ancam Segel 8 Bangunan Ilegal di Atas Tanah Kas Desa

Sementara itu, pada sidang ini JPU juga mengungkapkan bahwa terdakwa telah merugikan uang negara sebesar Rp 2,9 miliar dari total penerimaan uang penyalahgunaan TKD yakni senilai Rp29 miliar. 

Rinciannya, terdakwa menerima booking fee dan pelunasan tipe kavling B dan kavling C dari investor sebanyak 66 unit sebesar Rp10,8 miliar lebih. Robinson juga menerima booking fee dan pelunasan dari tipe mezzanine sebanyak 39 unit dengan total Rp13,5 miliar lebih. 

Baca Juga

2 Calon Haji Asal Bantul Belum Diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah karena Sakit

Kemudian menerima booking fee dan pelunasan tipe down house sebanyak 17 unit dengan total Rp4,7 miliar. 

Robinson merugikan uang negara karena menunggak sewa TKD di Caturtunggal sejak tahun 2018 senilai Rp2,9 miliar.

"Kewajiban membayar sebesar Rp2,952.002.940 sewa dan tunggakan sewa serta denda biaya Pajak Bumi dan Bangunan," ujar JPU Ali Munip.

Editor: Ainun Najib