Pakar HAM PBB Sebut Myanmar Dikendalikan Rezim Pembunuh
JENEWA, iNews.id - Lebih dari 70 demonstran meninggal di Myanmar. Militer dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta.
Pakar HAM PBB Thomas Andrews mengatakan lebih dari 70 demonstran tewas ditembak aparat keamanan Myanmar sejak demonstrasi pecah pascakudeta 1 Februari lalu.
"(Myanmar) Dikendalikan oleh rezim ilegal dan pembunuh," kata Andrews, kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, seperti dikutip dari AFP, Jumat (12/3/2021).
Dia melanjutkan, kejahatan yang dilakukan militer termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, dan penyiksaan di mana pemimpin senior militer mengetahui tindakan tersebut, termasuk pemimpin junta Min Aung Hlaing.
Ada bukti jelas kejahatan yang dilakukan pemerintahan junta meluas dan bagian dari tindakan terkoordinasi.
Dia menegaskan pelanggaran seperti itu hanya bisa ditentukan di pengadilan HAM. Tekanan diplomatik terhadap para jenderal pemerintahan junta Myanmar semakin meningkat.
Dewan Keamanan PBB mengutuk tindakan keras junta terhadap warga sipil serta menangkap lebih dari 2.000 orang. Sekutu dekat Myanmar, China, juga menyerukan kepada militer untuk meredakan ketegangan dan membuka dialog.
Editor: Ainun Najib