Perpanjangan Sertifikat HGB di Atas Tanah Negara Dipersulit, Warga Protes ke BPN

YOGYAKARTA, iNews.id - I Made Suardana bingung. Lelaki yang sudah tinggal di Jogja selama 38 tahun ini merasa dipersulit saat hendak menaikkan status dua bidang tanah miliknya.

Oleh BPN, Made diharuskan meminta izin ke Panitikismo Keraton Yogya, padahal dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tertulis jelas bahwa di atas tanah negara.

Baca Juga

Tiap Jumat hingga Minggu, Bantul Berlakukan Ganjil Genap di Kawasan Wisata

"Pada prinsipnya saya hanya ingin menaikkan status tanah milik saya. Tanah itu saya beli  dan sudah bersertifikat di atas tanah negara," ujar pria kelahiran Bali ini, Sabtu (30/10/2021).

Made menceritakan dua bidang tanah miliknya itu semua barada di kawasan Baciro, Yogyakarta. Satu bidang seluas  224 meter persegi dengan status hak pakai di atas tanah negara dan satu lagi tanah seluas 559 meter persegi dengan status HGB di atas tanah negara. "Semua ingin saya naikkan menjadi hak milik yang itu dijamin dalam undang-undang," ujarnya.

Baca Juga

KPK Pastikan Perkara Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Jogja Masih dalam Penyelidikan

Made menyebut dirinya yang sudah menetap puluhan tahun di Yogyakarta. Saat ini dia mempunyai empat anak yang semua juga lahir di Yogyakarta. Dia tidak habis pikir kenapa saat hendak mendapatkan haknya yang dijamin undang-udang, dirinya dipersulit. 

Padahal dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu tertulis jelas tanah miliknya berada di atas tanah negara bukan disebut tanah keraton atau pihak lain. "Saya hanya minta keadilan," ujarnya.

Baca Juga

Firli Bahuri Tegaskan KPK ke Jogja Bukan untuk Jalan-Jalan

Bersama dengan sejumlah orang yang bernasib sama, Kamis (28/10/2021) lalu Made  mendatangi Kanwil BPN DIY. Mereka tergabung dalam Forum Peduli Tanah Untuk NKRI (Forpeta NKRI). 

Namun kedatangan mereka untuk audiensi sekaligus mengirimkan surat ke BPN tersebut dihalang-halangi oleh sejumlah warga. Sejumlah atribut seperti bendera, dan sejumlah poster direbut paksa oleh kelompok warga tersebut. 

Dalam suratnya Forpeta menyebut bahwa sertifikat HGB di atas tanah negara dan sertipikat hak pakai di atas tanah negara diatur dengan UUPA nomor 5 tahun 1960 tidak ada hubungan apapun dengan UU Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. 

Editor: Ainun Najib